Abu al Maira :

Alaikumussalam warahmatullah…

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu’anhu beliau mengatakan, “Dahulu kami penah bersafar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu tibalah hari raya Iedul Adha maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk qurban seekor onta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang.” (Shahih Sunan Ibnu Majah 2536, Al Wajiz, hal. 406).

Abu al Maira :
Pada dasarnya menghadiahi qurban untuk orang lain itu boleh, dan si penerima hadiah qurban [yang dibelikan hewan qurban untuknya] sah amalan qurbannya.

Yang menjadi masalah jika si penerima hadiah ini adalah orang yang gila/hilang akal. Seperti diketahui bahwa syarat diterimanya amalan seseorang adalah berakal.

Namun perlu diperhatikan juga kondisi2 yang ada. Jika seseorang menderita gangguan jiwa tapi dalam kondisi stress/depresi yang masih bisa membuat orang tersebut sadar dalam mengerjakan sholat, maka orang ini diasumsikan masih bisa mengerjakan amalan2 lainnya seperti puasa, zakat, qurban, dll.

Tetapi jika seseorang mutlak menderita depresi yang sangat hebat, sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat karena hilangnya kesadaran dan hilang akal, maka orang ini tidak sah dalam melakukan amalan2 ibadah seluruhnya.
Begitu juga jika depresi berat ini bersifat sementara, dalam artian kadang2 sadar dan kadang2 hilang kesadaran hilang akal [gila/korslet], maka dilihat waktunya.
Jika dalam keadaan depresi berat hingga hilang akalnya, maka dia terbebas dari amalan apapun. Namun ketika dia kembali sadar dan kembali akalnya, maka dia sah dalam beramal.

Jika anda membelikan hewan qurban untuk orang yang hilang akal/gila permanen, maka nilainya sedekah saja untuk anda.

Allahu ‘alaum

terima kasih,,

forum ini cukup membantu saya dalam memahami hukum kurban,,,

wassalamualaikum wr. wb.

Abu al Maira :

Silahkan…

Abu al Maira :
Semuanya kembali ke ‘urf [kebiasaan] masyarakat Mbak.
Misal dalam hal meminta kertas, misalnya anda bekerja dalam satu intsansi dimana anda yang bertanggung jawab memegang kertas/ATK, tentunya orang2 akan meminta kepada anda. Apakah dengan ini orang yang meminta akan dikategorikan sebagai pengemis..? Atau layak dikatakan celamitan..?

Begitu juga mengenai makanan. Secara umum di negeri kita ini jika anda memakan sesuatu di muka orang-orang yang kenal/akrab dengan kita atau anda menaruh makanan/cemilan anda di meja kerja anda misalnya, anggapan umum adalah kita mempersilahkan orang lain untuk mencicipi cemilan/makan kita atas izin kita. Ini sudah menjadi kebiasaan / ‘urf di negeri kita. Kalau ada yang meminta cemilannya, jangan kita salahkan dan sebut dia celamitan / pengemis. Jadi kalau kita tidak ingin berbagi untuk .makanan/cemilannya, sebaiknya kita makan sembunyi2 dan jangan makan di depan orang2 yg kenal/akrab dengan kita. Bahkan kita bisa mengatakan tidak ketika ada orang yang ingin mencicipi makanan/cemilan kita, dan akibat berikutnya adalah orang lain akan menganggap kita orang yang bakhil/pelit sebagaimana kita menganggap orang lain adalah peminta-minta/celamitan.

Misalnya juga dalam pergaulan sehari2, jika seseorang punya kendaraan lantas temannya berkata “nebeng dong”, atau jika seseorang yang mendapat rezeki lebih lantas temannya berkata “traktir2 ya”, dan hal-hal lainnya.
Hal-hal seperti ini tidak lantas bisa katakan seseorang adalah seorang peminta-minta atau celamitan misalnya.

Kalau boleh saya kasih saran, kalau sekiranya kita enggan berbagi dengan orang lain dengan alasan apapun maka sebaiknya kita tidak menampakkan sesuatu yang membuat orang lain ingin kita bisa berbagi dengan mereka.

Dan disatu sisi lagi, saling memberi dan saling menghadiahi sangat dianjurkan dalam agama.

Allahu ‘alam

Di Jogja banyak Art Shop menerapkan hal itu untuk jualan Silver, Lukisan, Gerabah, dll. Guide yang bisa bawa Turis datang, mereka dapet komisi. Harga jual dagangan mereka mahal (untuk kantong orang2 domestik) karena di situ udah ada biaya untuk makelar.

Harga Jual = Biaya Pokok Produksi + Biaya Operasional + Biaya Pemasaran (Termasuk Biaya Makelar) + Pajak + laba.

Jika biaya makelar nggak dihitung tetapi tetap memberi ke makelar, maka penjual harus mengorbankan biaya produksi atau biaya operasional atau nggak bayar pajak atau nggak dapet laba.

Gimana nih? Mau ambilkan uang dari mana untuk Makelar ?
Bentar lagi dia datang…

Biasanya…
Hukum Islam nggak akan salah,
tapi kitanya yang kurang bener dalam memaknai.

Gimana ?

Contoh Kasus:
Misal saya punya Perusahaan HP. Karena UU Anti Monopoli, maka saya kerja sama dengan Distributor2 (Pihak 3).

Distributor harus menjual dengan harga kesepakatan (harga yang sama untuk semua distributor di semua wilayah). Banyak perusahaan yang melakukan seperti ini, karena banyak faktor (jika dijelaskan panjang).

Tentu saja kami harus menghitung semua beban biaya, hingga ditemukan harga jual resmi yang berlaku untuk seluruh wilayah.

Contoh lain: Orang Jualan Premium, Solar Pertamina. Dari Pusat harganya sudah ditetapkan, fixed. Distributor resmi menjual dengan kesepakatan, tidak boleh seenaknya, bahkan diawasi.

Dalam hal ini Para Distributor berperan sebagai Makelar. Jika Pom Bensin tutup, dia nggak menjual ya gak dapet duitnya.

Makasih.

2. Harga bebas (Biasanya tidak ada kontrak)
Contoh: Jualan Kerupuk, Jualan Piring, Jualan Kayu, dll

Yang berdosa adalah kalau melanggar kontrak / Perjanjian.

Kalau Penjual mau jualan, mestinya menghitung:
Biaya Pokok Produksi + Biaya Operasional + Biaya Pemasaran (Termasuk Biaya Makelar) + Pajak. Setelah dihitung, baru ditetapkan harga jual. Akhirnya juga mempertimbangkan harga pasar, krn klo kemahalen juga ga laku.
Bagaimana pendapat Anda ?

Abu al Maira :

Hanya saja anda memasukkan fee untuk makelar/broker sebagai biaya pemasaran.
Kalau mau dianalisa lebih lanjut, fee untuk broker baru terealisasi ketika transaksi penjualan dilakukan, jadi sifatnya variabel.

Contoh simple, saya menjual rumah seharga 500juta. Saya gunakan jasa makelar, dimana si makelar akan menerima 1% dari harga yg terjadi. Jadi fee untuk makelar dikeluarkan setelah transaksi terjadi. Jika transaksi tidak terjadi, berarti si makelar tidak menerima apapun.
Lain kasusnya jika saya menerapkan pembebanan fee untuk makelar ke dalam harga jual, ini yg dilarang seperti dimaksud dalam fatwa di atas.

Lain halnya jika biaya pemasaran secara umum. Biaya ini sudah dibebankan kepada harga barang sebelum terjadi transaksi, dan sifatnya pun fixed.